Asas dan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Asas dan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
  2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
  3. SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.
  • Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

2.3    Tahapan Perencanaan dan Kelembagaan dalam SPPN

v  Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :

  1. Penyusunan Rencana

1)      Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

–        Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

–        Musyawarah perencanaan pembangunan; dan

–        Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2)      Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

–        Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;

–        Penyiapan Rancangan Rencana Kerja;

–        Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Dan

–         Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

  1. Penetapan Rencana
  • Penetapan Pembangunan Jangka Panjang

–        RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.

–        RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

  • Penetapan Pembangunan Jangka Menengah

–        RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

–        Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional.

–         RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

–        Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

baac juga :