Berpotensi Langgar UU, PP GMKI : Tolak Rektor Asing

Desember 16, 2019 by Tidak ada Komentar

Berpotensi Langgar UU, PP GMKI : Tolak Rektor Asing

Berpotensi Langgar UU, PP GMKI Tolak Rektor Asing

Berpotensi Langgar UU, PP GMKI Tolak Rektor Asing

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai wacana Menristekdikti Mohamad Nasir

yang akan mengundang dan memperbolehkan Rektor Asing memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbuntut panjang. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) dengan tegas menolak wacana tersebut karena dinilai akan banyak menabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Bidang Media, Komunikasi dan Informasi PP GMKI M.B 2018-2020

, Benardo Sinambela menyampaikan langsung surat penolakan ini kepada Menristekdikti Mohammad Nasir dan diterima oleh Ismundandar selaku Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Menristekdikti pada hari Jumat (2/8) di Kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
“Kami melihat dan menilai kebijakan ini akan berpotensi melanggar UU, khususnya UU Nomor 20/2003, PP Nomor 32/2008 dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang secara spesifik mengatur tentang sistem dan tata kelola lembaga pendidikan, dan ataupun tidak, seperti halnya Perpres Nomor 20/2018,”kata Benardo dalam keterangan resminya yang diterima koran SIB, Sabtu (3/8).

Selain itu, GMKI juga melihat kebijakan ini keliru, dan akan merusak hal-hal yang fundamental

, seperti nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Kemenristekdikti juga dinilai tidak mampu memaksimalkan potensi anak bangsa yang siap membawa PTN lebih baik, sehingga harus mendatangkan orang asing, yang sama sekali tidak memahami nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila.
“Ini kebijakan keliru, tidak percaya diri. Pendidikan itu bukan sekedar hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai mesin penanam nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Bagaimana mungkin yang tidak memahami nilai kebangsaan kita kemudian akan menanamkan nilai itu kepada mahasiswa? Jadi menurut kami pasti ada cara lain mengejar ketertinggalan SDM kita, tidak harus mengimpor rektor,” tegasnya menambahkan.
Ada enam poin penting yang menjadi sorotan PP GMKI dalam catatan kritisnya yang disampaikan kepada Mohamad Nasir, salah satunya tanggapan tentang wacana Rektor Asing, realisasi Permenristekdikti 55/2018, kapitalisasi dan mahalnya biaya pendidikan, korupsi pengelolaan PT, pemerataan kualitas pendidikan, dan terakhir tentang penambahan kuota D4 dan pendidikan Vokasi untuk mempersiapkan SDM yang memiliki skill dalam menyambut bonus demografi 2030 mendatang.