Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Pendidikan

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: 1. Prinsip Etika Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Terdapat 6 prinsip-prinsip etika profesi bagi akuntan publik: a. Tanggung jawab Dalam

PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

Pendidikan

PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK Profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh Anglo Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Rusia dan negara Eropa Timur, yang dulunya tidak terpengaruh, mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi. Selayaknya suatu bidang ilmu, kekuatan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya. Uang merupakan alat tukar penengah

PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Pendidikan

PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dari berbagai buku Anglo Amerika, Akuntansi Sektor Publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintah. Dan di berbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base

Bank Pemerintah

Bank Pemerintah

Pendidikan

Bank Pemerintah Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang

Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah Perbankan di Indonesia

Pendidikan

Sejarah Perbankan di Indonesia Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan

Sejarah Perbankan Asal Mula Perbankan

Sejarah Perbankan Asal Mula Perbankan

Pendidikan

Sejarah Perbankan Asal Mula Perbankan Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh

Perkembangan Hukum Dagang

Perkembangan Hukum Dagang

Pendidikan

Perkembangan Hukum Dagang KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) berdasarkan asas konkordansi. Asas Konkordansi menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda, berlaku juga di Hindia Belanda atas dasar asas unifikasi. Wetbook van Koophandel disahkan oleh Pemerintah Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan

Pengertian Hukum Dagang

Pengertian Hukum Dagang

Pendidikan

Pengertian Hukum Dagang Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar kata dagang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau niaga. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana

Wapres Ma'ruf Tak Punya Sertifikat Perkawinan Bukan Berarti Tak Bisa Nikah

Wapres Ma’ruf: Tak Punya Sertifikat Perkawinan Bukan Berarti Tak Bisa Nikah

Pendidikan

Wapres Ma’ruf: Tak Punya Sertifikat Perkawinan Bukan Berarti Tak Bisa Nikah Wakil Presiden Maruf Amin meminta kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan tidak perlu takut dengan adanya rencana sertifikat perkawinan. Ma’ruf mengatakan sertifikat perkawinan bukan merupakan syarat wajib bagi pasangan yang hendak menikah. Ma’ruf mengatakan pendidikan pra nikah itu memang penting bagi calon suami dan