KETENTUAN SEBELUMNYA (ayat 1)

KETENTUAN SEBELUMNYA (ayat 1)

KETENTUAN SEBELUMNYA (ayat 1)

KETENTUAN SEBELUMNYA (ayat 1)

Kewajiban perpajakan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif belum diatur secara tegas.
“Wanita kawin yang tidak pisah harta” tidak diatur secara tegas apakah dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau tidak.
PERUBAHAN:
Kewajiban perpajakan WP dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
“Wanita kawin yang tidak pisah harta” dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

KETENTUAN SEBELUMNYA (ayat 4a, ayat 6, dan ayat 7) :
Belum diatur batas waktu mulainya persyaratan subjektif dan objektif untuk pemberian NPWP/PKP secara jabatan.
Belum diatur kriteria penghapusan NPWP.
Penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP belum diatur.
PERUBAHAN:
Pemberian NPWP/PKP secara jabatan, persyaratan subjektif dan objektifnya dibatasi 5 tahun ke belakang.
Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:
Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak;
Wajib Pajak dilikuidasi;
Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan
apabila dianggap perlu oleh DJP.
Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.

SURAT PEMBERITAHUAN (PASAL 3)
KETENTUAN SEBELUMNYA:
Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT hanya secara manual.
Batas akhir penyampaian semua SPT Tahunan PPh paling lambat 3 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
Perpanjangan SPT dengan permohonan dan harus dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
PERUBAHAN:
Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik.
Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan.

KETENTUAN SEBELUMNYA:
SPT dianggap tidak disampaikan apabila:
SPT tidak ditandatangani sebagaimana mestinya.
Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan/dokumen yang ditetapkan
PERUBAHAN:
Penambahan kriteria baru, yaitu:
SPTLB disampaikan setelah 3 tahun
SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penerbitan skp
Dalam hal diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan yang diaudit tidak dilampirkan
Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/