KPAI Terima 19 Pengaduan Masyarakat Tentang PPDB

Januari 30, 2020 by Tidak ada Komentar

KPAI Terima 19 Pengaduan Masyarakat Tentang PPDB

KPAI Terima 19 Pengaduan Masyarakat Tentang PPDB

KPAI Terima 19 Pengaduan Masyarakat Tentang PPDB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak 19-22 Juni sudah menerima 19 pengaduan masyarakat

tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Materi pengaduan yang diterima cukup beragam.

Pengaduan masyarakat melalui online ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya, Jawa Timur seperti Kediri, Mojokerto, Surabaya, Madiun, Jember, Gresik, Kab Blitar, Kota Blitar, dan Kota Malang. Juga dari Tangerang Selatan Banten, serta Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Cikarang Utara, Solo Jawa Tengah, dan Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).”Hasil pengawasan akan dianalisis untuk kepentingan advokasi kebijakan PPDB ke depannya agar lebih baik. Namun, untuk sementara hasil pengawasan langsung menunjukkan bahwa para orangtua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi dan kalaupun menerima sosialisasi PPDB 2019 sangat minim informasinya, sehingga menimbulkan kebingungan para orangtua,” tutur Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari JPNN (Group Radar Bekasi), kemarin.

Pengaduan yang diterima meliputi PPDB SMPN sebanyak 9 pengaduan

dan PPDB SMAN sebanyak 10 pengaduan. Adapun masalah-masalah yang diadukan beragam.

Pengaduan pertama dari Kediri dan Mojokerto, tidak pernah menerima sosialisasi PPDB SMPN dan SMAN dengan sistem zonasi. Kedua dari Kota Surabaya, soal penolakan kebijakan PPDB sistem zonasi, pengaduan PPDB SMAN di Jawa Timur sempat dihentikan sementara.

Ketiga dari Kabupaten Gresik, terkait tidak paham kebijakan dan juknis PPDB SMPN sistem zonasi dari pengadu. Keempat dari Kota Bekasi, soal juknis PPDB SMPN sistem zonasi yang dianggap kaku.

Kelima, dari Jember, SMAN belum merata penyebarannya di Jember

, misalnya kecamatan Bangsaldari, tempat domisili pengadu, tidak ada SMA Negeri. Akibatnya pengadu tidak bisa mengakses sekolah negeri.

Keenam, kuota zonasi murni PPDB yang seharusnya 90 persen diubah menjadi 50 persen di SMAN. Pengaduan ini datang dari Kabupaten Madiun. Ketujuh dari Cikarang Utara, terkait jarak rumah tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMAN.

 

Baca Juga :