Landasan Hukum APBN

April 28, 2020 by Tidak ada Komentar

Landasan Hukum APBN

Landasan Hukum APBN

  • UUD 1945 pasal¬†¬†23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  1. Struktur APBN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  1. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

  1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
  2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
    1. Dana Bagi Hasil
    2. Dana Alokaso Umum
    3. Dana Alokasi Khusus
    4. Dana Otonomi Khusus
  1. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

  1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
  2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
  • Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
  • Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

sumber :

Sudden Assassin (Tap RPG) 1.1.2 Apk + Mod