Objek Hak  Tanggungan

Objek Hak  Tanggungan

Yang merupakan hak objek tanggungan artinya  terhadap benda atau hak apa saja dapat dikaitkan dengan hak tanggungan antara lain:

  1. Hak milik atas tanah
  2. Hak guna usaha
  3. Hak guna bangunan
  4. Hak pakai atas tanah Negara, sepanjang hakn pakai tersebut di daftarkan dan hak pakai tersebut mempunyai sifat yang dapat di alihkan
  5.  hak pakai atas tanah hak milik
  6. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut
  7. Rumah susun dan hak milik atas stuan rumah susun
  8. Bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungnnya dengan bangunan yang ada di atas tanah[7]

Jaminan atas suatu hutang dengan di bebani hak tanggungan, benda yang bersangkutan harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. dapat dinilai dengan uanag, karena hutang yanag dijamain berupa uang
  2. termasuk hak yanag di daftar dalam daftar umum, karena harus memnuhi syarat publisistas
  3. mempunyai sifat dapat dipindah tngankan, karena apabila, Debitur Cedera janji, benda yang di jadikan jaminan akan dapa dijual dimuka umum
  4. memerlukan petunjukan dengan undang-undang.[8]
  1. Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

Tatacara pemberian hak tanggungan di atur dalam pasal 10 dan 15 UU No.4 th 1996. Dalam pasal 10 UU no. 1996 di atur tentang tatacara pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan secara langsung, sedangkan dalam pasal 15 UU No. 4 th 1996 adalah sebagai beriku:

  1. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasn hutang tertentu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang.
  2.  Dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai perundang-undangan yanag berlaku
  3. Objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang bersal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan tetapi akan tetapi belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan

Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 UU no. 4 tahun 1996 dikemukakan berikut ini:

  1. Wajib dibuat dengan akata notaries atau akata PPAT
  2. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah di laksanakan atau telah ha is jangka waktunya
  3. Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya satu bulan setelah diberikan
  4. Surat kausa membebankan hak tanggungan mengenai hai atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT  swelambat-lambatnya 3 bulan setelah diberikan.[9]

  5. Janji-Janji dalam Hak Tanggungan

Akat pemberian hak tanggungan berisikan hal-hal yang biasa dalam suatu akta seperti identitas dan domisili para pihak, penyebutan tentang hutang yang dijamin, penyebutan tentang objek hak tanggungan atau penyebutan nilai tanggunagan. Disamping itu, akta hak tanggungan dapat pula diisikan janji janji sebagai berikut:

  1. Janji yang membatasi kwenangan pemberian hak tanggungan untuk menyewa dan menentukan atau mengubah sewa atas o jek hak tanggungan.
  2. Janji yang membatasi kwenangan pemberi hak tanggungan un tuk mengubah bentuk dan susunan objek hak tanggungan.
  3. Janji yang memberikan kwenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola tanah objek hak tanggungan.
  4. Janji yang memberikan kwenangan kpada hak pemegang tanggungan untuk menyelamatkan tanah objek hak tanggungan

 

Sumber :

https://callcenters.id/