PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK (PASAL 16)

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK (PASAL 16)

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK (PASAL 16)

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK (PASAL 16)
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK (PASAL 16)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Yang dapat dibetulkan adalah skp, STP, SK Keberatan, SK Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, SK Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atau SKPPKP.
Jangka waktu penyelesaian paling lama 12 bulan.
PERUBAHAN:
Menambahkan produk hukum yang dapat dibetulkan, yaitu SK Pembetulan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
Memecah produk hukum yang dapat dibetulkan, yaitu SK Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak menjadi SK Pengurangan Sanksi Administrasi dan SK Penghapusan Sanksi Administrasi serta SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak menjadi SK Pengurangan Ketetapan Pajak dan SK Pembatalan Ketetapan Pajak.
Jangka waktu penyelesaian paling lama 6 bulan.
Apabila permintaan WP ditolak atau diterima sebagian, diberikan alasan.

PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (PASAL 17 ayat (2))

KETENTUAN SEBELUMNYA:
SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan
PERUBAHAN:
SKPLB diterbitkan setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak

PERCEPATAN RESTITUSI (PASAL 17C DAN PASAL 17D)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Hanya untuk Wajib Pajak Patuh.
(paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN)
PERUBAHAN:
Untuk WP Patuh; dan
Untuk WP dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu:
WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas.
WP orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.
WP badan dengan jumlah peredaran usaha dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.
PKP dengan jumlah penyerahan dan lebih bayar s.d. jumlah tertentu.

RESTITUSI PPN UNTUK TURIS ASING (PASAL 17E)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Tidak diatur.
PERUBAHAN:
Diberikan Restitusi PPN atas pembelian barang kena pajak oleh orang pribadi bukan subjek pajak dalam negeri yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.
Catatan: Hanya berlaku untuk pemberangkatan melalui pelabuhan udara.

DALUWARSA PENETAPAN (PASAL 13) DAN PENAGIHAN (PASAL 22)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Untuk penetapan dan penagihan:
10 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
PERUBAHAN:
Untuk penetapan:
5 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
Untuk penagihan:
5 tahun sejak penerbitan penetapan pajak.

HAK MENDAHULU (PASAL 21)
KETENTUAN SEBELUMNYA:
Hak mendahulu untuk melakukan penagihan pajak atas barang milik Penanggung Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Selama ini dibatasi 2 tahun setelah penyampaian Surat Paksa.
PERUBAHAN:
Hak mendahulu diubah menjadi sampai dengan daluwarsa penagihan pajak.

GUGATAN (PASAL 23)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Yang dapat digugat:
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
Semua Keputusan selain Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
Pasal 16 dan Pasal 36 yang berkaitan dengan STP.
PERUBAHAN:
Menghapus Keputusan Pasal 16 dan Pasal 36 yang berkaitan dengan STP karena sudah tercakup dalam keputusan selain Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
Menambah:
Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur.

KEBERATAN (PASAL 25, 26A)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Hak Wajib Pajak hadir untuk memberikan penjelasan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya belum diatur.
Penghitungan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.
Data/informasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan tidak diatur secara khusus.
Keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran dan penagihan pajak.
PERUBAHAN:
Wajib Pajak berhak hadir untuk memberikan penjelasan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. (26A (2))
Penghitungan jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim. (25 (3))
Data/informasi yang pada saat pemeriksaan masih berada pada pihak ketiga, dapat dipertimbangkan. (26A (4))
Wajib Pajak membayar ketetapan pajak paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir. (25 (3a))
Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan keputusan keberatan. (25 (7))
Jumlah pajak yang diajukan keberatan belum merupakan utang pajak. (25 (8))
Apabila keberatan Wajib Pajak ditolak dan masih harus membayar kekurangan pajak, dikenai denda 50%. (25 (9))

BANDING (PASAL 27)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Pengajuan banding tidak menunda jatuh tempo pelunasan pajak yang belum dibayar.
Belum diatur hak Wajib Pajak untuk meminta keterangan tertulis untuk keperluan pengajuan banding.
PERUBAHAN:
Pengajuan banding menunda jatuh tempo pelunasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding.
Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa.
Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi.
Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

IMBALAN BUNGA (PASAL 27A)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Imbalan bunga hanya diberikan dalam hal terdapat:
Surat Keputusan Keberatan; dan putusan banding
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak terkait dengan penerbitan SKPKB dan SKPKBT
PERUBAHAN:
Imbalan bunga diberikan dalam hal terdapat:
Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding;
Surat Keputusan Pembetulan;
Surat Keputusan Pengurangan;
Surat Keputusan Pembatalan; dan
Putusan Peninjauan Kembali
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak terkait dengan penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB
Catatan:
Imbalan bunga juga berkaitan dengan Pasal 17B (3) & (4), Pasal 11 (3).

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN (PASAL 28)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Belum diatur mengenai kewajiban menyimpan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik.
PERUBAHAN:
Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau program aplikasi online wajib menyimpan soft copy di Indonesia selama 10 tahun.

Baca Juga :