PEMBETULAN SPT (PASAL 8)

PEMBETULAN SPT (PASAL 8)

PEMBETULAN SPT (PASAL 8)

PEMBETULAN SPT (PASAL 8)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Paling lama 2 (dua) tahun setelah Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
Sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 200%.
PERUBAHAN:
Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%.
Catatan: disesuaikan dengan tatanan sanksi administrasi Pasal 13A.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA (PASAL 7)
KETENTUAN SEBELUMNYA:
Denda keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT:
SPT Masa Rp50.000,00;
SPT Tahunan Rp100.000,00.
PERUBAHAN:
Denda keterlambatan menyampaikan SPT:
SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp100.000,00;
SPT Tahunan PPh badan Rp1.000.000,00;
SPT Masa PPN Rp500.000,00;
SPT Masa Lainnya Rp100.000,00.

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
PERUBAHAN:
Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi dirinci dalam UU, yaitu:
WP orang pribadi:
telah meninggal dunia; sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
Wajib Pajak yang terkena bencana
Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN (PASAL 13A)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Sanksi administrasi untuk kealpaan yang pertama dilakukan Wajib Pajak, tidak diatur.
PERUBAHAN:
Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.
Catatan: Sesuai hitungan dalam Bukti Permulaan.

PEMBAYARAN PAJAK

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Kekurangan pajak berdasarkan SPT Tahunan dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. (Pasal 9)
Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak paling lama 1 bulan. (Pasal 9)
Pembayaran pajak yang dianggap sah belum diatur secara tegas. (Pasal 10)
PERUBAHAN:
Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pembayaran setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga). (Pasal 9)
Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. (Pasal 9)
Penegasan bahwa pembayaran pajak di tempat yang ditentukan Menteri Keuangan adalah sah apabila telah disahkan oleh pejabat pada tempat pembayaran tersebut. (Pasal 10 ayat (1a))

PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR (PASAL 17B)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Batas akhir penyelesaian SPT LB bagi Wajib Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima.
PERUBAHAN:
Ketentuan paling lambat 12 bulan tidak berlaku dalam hal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

DASAR PENERBITAN STP (PASAL 14)

KETENTUAN SEBELUMNYA:
Pelaporan Faktur Pajak (FP) yang tidak sesuai dengan masa penerbitan tidak diatur.
Pengusaha yang gagal berproduksi dan telah mengkreditkan FP Masukan tidak diatur khusus.
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat FP dikenai sanksi denda 2% dari DPP dengan STP. (14(4))

PERUBAHAN:
Pelaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP dikenai sanksi denda 2% dari DPP. (14(4))
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan diwajibkan membayar kembali PPN ditambah sanksi bunga 2% perbulan sejak SKPKPP s.d. STP (Catatan: Pasal 9 ayat (6a) RUU PPN). (14(5))
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat FP, tidak dikenai sanksi administrasi tetapi dikenai sanksi pidana. (39A)

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/