Pendaftaran Hak Tanggungan

Pendaftaran Hak Tanggungan

Kewajiban pendaftaran hak tanggungan sangat diperlukan mendapatkan kepastian hukum, dan memenuhi unsur publisitas, sehingga hal ini dapat menghilangkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya hak tanggungan dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang objek hak tanggungan tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain-lain.

Mengingat beberapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan utang termasuk hak tanggungan ini, maka sudah sejak berlakunya KUH Perdata (untuk hipotek) atas tanah, kemudian dilanjutkan oleh Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, mewajibkan setiap hak tanggungan untuk didaftakan pada pejabat yang berwanang. [10]


  1. Eksekusi hak tanggungan

Ada beberapa model proses eksekusi hak tanggungan yaitu: Proses menjual benda yang merupakan objek hak tanggungan ketika utang dari Debitur pemberi hak tanggungan sudah tidak di bayar pada waktu jatuh temponya untuk itu akan ditinjau beberapa model eksekusi hak tanggungan antara lain:

  1. Eksekusi dengan jalan mendaku
  2. Eksekusi dengan jalan menjual bawah tangan secara langsung
  3. Eksekusi dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya tanpa ikut campur tangan kantor lelang
  4. Eksekusi dengan jalan menjual lewat kantor lelang tanpa perlu campur tanganpengadilan
  5. Eksekusi secara fiat eksekusi melalui pengadilan (dengan memnggunakan kekuatan irah-irah dan sertifikat hepotek
  6. Eksekusi dengan jalan gugatan perdata biasa melalui pengadilan
  7. Hapusnya Hak Tanggungan

Pasal 18 dinyatakan hapusnya hak tanggungan dikarenakan hal-hal berikut ini:

  1. Hapusnya piutang yang dijamin, sebagai konsekuensi sifat accessoir hak tanggungan.
  2. Dilepasnya hak tanggungan oleh kreitur pemegang hak tanggungan, yang dinyatakan dengan akta yang diberikan kepada pemberi hak tanggungan.
  3. Pemberihan hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri atas permohonan pembeli objek hak tanggungan, jika hasil penjualan objek hak tanggungan tidak cukup untuk melunasi semua hutang debitur. Jika tidak diadakan pembersihan, hak tanggungan yang bersangkutan akan tetap membebani objek yang dibeli. Pemberihan hak tanggungan terebut diatur lebih lanjut dalam pasal 19
  4. Hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani tidak menyebabkaan hapusnya piutang yang dijamin. Piutang kreditur maih tetap ada, tetapi bukan lagi piutang yang dijamin secara khusus berdasarkan kedudukan istimewa kreditur. Dalam hal hak atas tanah yang dibebani berakhir jangka waktunya dan kemudian diperpanjang, hak  tanggungan yang bersangkutan tidak berlangsung selama jangka waktu perpanjang. Beda halnya jika hak atas tanah yang bersangkutan diperbarui, karena hak atas tanah yang semula memang hapus. Kalau objeknya semula tetap akan dijadikan jaminan harus dilakukan pembebanan hak yang baru.

Ketentuan dalam pasal 19 UUHT ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan pembeli objek hak tanggungan, agar benda yang dibelinya terbebas dari dari hak tanggungan yang semula membebaninya. Yaitu jika harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dijamin. Apabila tidak diadakan pembersihan, HT yang bersangkutan akan tetap membebani objek hak tanggungan yang telah dibelinya, berdaarkan berlakunya “ droit de suite”

Pembeli objek hak tanggungan, baik dalam suatu pelelangan umum atas perintah ketua pengadilan negeri maupun dalam jual beli sukarela, dapat meminta kepada pemegang hak tanggungan, agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Atas dasar pernyataan pemegang hak tanggungan yang berisi dilepaskannya hak tanggungan yang bersangkutan, dilakukan pencatatan pemberihannya oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah (dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun) yang dijadikan jaminan.

 

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/