Pengamat: Pendaftaran PPDB Zonasi akan Lancar Jika Sarana Prasarana di Sekolah Merata

Pengamat Pendaftaran PPDB Zonasi akan Lancar Jika Sarana Prasarana di Sekolah Merata

Pengamat: Pendaftaran PPDB Zonasi akan Lancar Jika Sarana Prasarana di Sekolah Merata

Pengamat Pendaftaran PPDB Zonasi akan Lancar Jika Sarana Prasarana di Sekolah Merata
Pengamat Pendaftaran PPDB Zonasi akan Lancar Jika Sarana Prasarana di Sekolah Merata

Peningkatan sarana prasarana sekolah harus diutamakan jika pelaksanaan pendaftaran

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 berbasis zonasi ingin berjalan lancar. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Pendidikan Dasar dan Menengah, Itje Chodidjah. Itje menegaskan, peningkatan sarana prasarana tersebut harus berjalan bersamaan dengan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Menurutnya, masalah yang muncul dalam PPDB tahun ini terjadi akibat masih terjadi disparitas sarana prasarana dan mutu guru.

“Dalam jangka panjang, keseriusan dalam menerapkan zonasi ini saya yakin akan memberikan

dampak positif bagi kualitas pendidikan nasional. Hasilnya tahun ini memang belum kelihatan karena zonasi baru berjalan 3 tahun. Zonasi tak akan berdampak jika kualitas sarana prasarana, guru, dan tenaga kependidikan tak ikut dibenahi,” kata Itje di Jakarta, Rabu (19/6/2019) seperti dilansir

Ia menilai, kritik yang timbul dari masyarakat terhadap PPDB zonasi terjadi karena pemerintah belum memenuhi dua syarat tersebut. Yakni, jumlah dan sebaran guru berkualitas yang tak merata serta sarana prasarana, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal yang belum memadai.

Menurutnya, zonasi akan memberikan keadilan bagi semua masyarakat.

“Tidak seperti sekarang, sekolah negeri yang menurut orang tua siswa berkualitas, diisi

oleh anak didik dari golongan ekonomi atas. Sedangkan siswa dari keluarga ekonomi bawah sulit masuk ke sekolah negeri berkualitas tersebut. Padahal sekolah negeri itu milik publik, bukan untuk mereka yang punya fasilitas lebih baik untuk menyekolahkan anaknya,” tuturnya.

Itje menilai, apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membuat regulasi,  yakni Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Zonasi sudah baik. Pasalnya, dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh secara teknis untuk mentukan jarak zonasi sesuai daerah masing-masing.

“Dengan pembagian kewenangan tersebut, apalagi pemerintah provinsi sekarang mengelola SMA/SMK dan SMP/SD oleh pemerintah kota/kabupaten, seharusnya percepatan membangun sarana prasarana bisa dilakukan dengan menganggarkan minimal 20 persen dari APBD murni. Karena, pemerintah daerah akan takut tak memiliki sekolah berkualitas,” ujarnya.***

Baca Juga :