Pengertian Sistem Pemerintahan, Presidensial dan Parlementer, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Pengertian Sistem Pemerintahan, Presidensial dan Parlementer, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Pengertian Sistem Pemerintahan, Presidensial dan Parlementer, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Pengertian Sistem Pemerintahan, Presidensial dan Parlementer, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya
Pengertian Sistem Pemerintahan, Presidensial dan Parlementer, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas

Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan.

Pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Pemerintahan menurut Utrecht
Istilah pemerintahan memiliki pengertian yang tidak sama.

  1. Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi, yang termasuk badan-badan kenegaraan di sini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, misalnya badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
  2. Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau yang dipertuan agung (Malaysia)
  3. Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama kabinetnya.
Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden dan menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial diantaranya Indonesia, Amerika Serikat, Pakistan, dan Filifina. Di Indonesia sistem presidensial dilaksanakan sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif tidak memiliki hubungan yang erat. Dalam praktek sistem pemerintahan presidensial, ada yang menggambarkan ajaran Trias Politica Montesquieu secara murni denganseparation of power, seperti di Amerika yang dikenal dengan praktek-praktekCheck and Balance. Praktek-praktek tersebut bertujuan agar diantara ketiga kekuasaan lembaga tinggi negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa saling memengaruhi satu sama lain.

Susunan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial terdiri atas seorang presiden yang didampingi seorang wakil presiden. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah menteri. Kabinet yang dipimpin presiden, tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, ini disebabkan karena para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kewajibannya tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Jadi dengan demikian kedudukan badan eksekutif bebas dari pengaruh badan legislatif. Pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada presiden, sedangkan kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung). Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada parlemen (DPR) atau Kongres (Senat dan Parlemen Amerika).

Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat.
  • Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan).
  • Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
  • Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen maupun nondepartemen.
  • Kabinet (menteri-menteri) bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu antara presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.
  • DPR/parlemen tidak dapat membubarkan kabinet.

Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki sistem pemerintahan presidensial, diantara adalah sebagai berikut.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial 

  1. Tidak ada pemusatan kekuasaan pada satu badan.
  2. Kedudukan pemerintahan lebih stabil karena tidak dapat dijatuhkan parlemen.
  3. Penyusunan rencana kerja mudah disesuaikan dengan masa jabatan yang dipegang eksekutif.
  4. Pemerintah mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh krisis kabinet.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensial

  1. Hasil keputusan sering tidak tegas, karena setiap keputusan merupakan hasil tawar menawar antara legislatif dan eksekutif.
  2. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, karena presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.
  3. Rakyat tidak mendapat tempat seluas-luasnya dalam mempengaruhi kebijaksanaan negara.

Baca juga: