Pers Masa Orde Baru

Pers Masa Orde Baru

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atau rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 talkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipolisasi dan Nasokomisasi. Kehancuran G 30 S/PKI ¬†merupakan awal “pembenahan” kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Pada masa ini produk perundangan penama tentang pers adalah UU No. 11 Tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan mengundangkan UU No. 21 Tahun 1982 sebagai¬† penyempurnaan UU No. 11/1966. Penciptaan lembaga Surat lzin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) mencerminkan usaha nyata kearah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.

Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1998). Pemerintah Orde Baru berawal dari keberhasilannya menggagalkan G 30 S/PKI yang bertujuan membentuk negara Indonesia yang komunis. Sejak saat itu, Orde Baru bertekad kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Orde Baru dikatakan sebagai Orde Pembangunan.  Pers senantiasa mencerminkan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers nasional pada masa Orde Baru adalah salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengherapkan pers nasional sebagai mitra dalam menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat. Pers saat itu menjadi media vital dalam mengkomunikasikan pembangunan, karena pembangunan sangat penting bagl Orde Baru. Dengan demikian pers yang mengkritik pembangun mendapat tekanan.

Orde Baru yang pada mulanya bersikap terbuka dan mendukung pers, namun dalam perjalanan berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau terlalu berani mengkritik pemerintah dibredel atau dicabut Surat lzin Usaha Penerbitan Pers (SIUP). Kita masih ingat dengan kasus yang dialami oleh majalah Tempo. Media tersebut pernah dicabut SIUP-nya akibat pemberitaan yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.

  1. Perkembangan Pers di Era Reformasi

Perkembangan pers pada era reformasi dewasa ini tampak kebijakan media yang hampir sepenuhnya berada di tangan pemilik media. Komunikasi dari pemerintah lebih berupa himbauan kepada media agar mematuhi rambu-rambu etika dan hukum yang barlaku kecuali didaerah-daerah rusuh yang dikenakan keadaan darurat sipil (Undang-Undang No. 23 Tahun 1959) seperti di Maluku. Di sana kebijakan media sepenuhnya ditangant penguasa darurat sipil sehingga bisa terjadi pembredelan dan sensor.

Kemudian pada tahun 1998, lahirlah gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan perundangan peraturan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. UU No. 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan UU No. 40 Tahun 1999, secara normatif, kita telah menganut teori pers tanggung Jawab sosial (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum). Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 1966 juncto UU No. 21 Tahun 1982 yang memberi; kewenangan pada pernerintah untuk mengontrol sistem pers. UU No. 40 Tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu terletak antara lain pada Pasai 15 dan 17 UU No. 40 Tahun 1999.

sumber :

https://thesrirachacookbook.com/seva-mobil-bekas/