PGRI Jember: Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan

PGRI Jember Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan

PGRI Jember: Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan

PGRI Jember Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan
PGRI Jember Nasib Guru Tidak Tetap Jangan Diambangkan

Ada kurang lebih seribu orang guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang belum mendapatkan surat penugasan. Alhasil mereka tidak bisa memperoleh hak berupa honor. Sementara guru yang sudah mendapat surat penugasan mengajar belum semuanya menerima honor dengan nominal layak.

Hal ini dikemukakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jember Supriyono, usai pertemuan sejumlah perwakilan GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) dengan legislator Komisi D, Nur Hasan (Partai Keadilan Sejahtera) dan Lilik Niamah (Partai Amanat Nasional), di gedung DPRD Jember, Kamis (15/8/2019) siang.
Baca Juga:

GTT dan PTT Wadul Nasib di Dewan yang Reses
Wakil Ketua DPRD Jember Ini Minta Maaf kepada GTT-PTT
Kemenag Sampang Dikelilinggi Ratusan Guru Non PNS
Tahun 2023 Seluruh Guru Honorer Jadi ASN
PGRI: Apa Kabar Kenaikan Pangkat Guru Fungsional di Jember Sejak 2016?

Supriyono melihat persoalannya ada pada penataan formasi penempatan guru.

“Formasi ditatalah sedemikian rupa. Jangan ada yang terabaikan. Kalau overload, seperti apa,” katanya.

Supriyono meminta agar nasib GTT diperjelas. “Kalau diberhentikan ya diberi sangu. Jangan sampai mereka diambangkan tidak jelas. Kasihan kepala sekolah. Mau mengusir mereka (karena) terbebani, mereka sudah menjadi guru. Kalau berhenti tiba-tiba menjadi beban moral,” katanya. Rata-rata guru yang belum menerima surat penugasan ini memiliki masa kerja lebih dari lima tahun.

Gara-gara formasi penempatan guru yang tak sesuai dengan kondisi lapangan

, ada sekolah yang kekurangan pengajar dan sekolah yang kelebihan. Sementara di lain pihak, bupati ingin menempatkan guru berdekatan dengan rumah domisili masing-masing. “Padahal ya ada (jarak sekolah dengan rumah) yang tidak dekat juga. Ada guru yang dari Kecamatan Bangsalsari ke Puger (untuk mengajar). Menurut saya, jangan bicara jauh-dekat (rumah dengan sekolah). Yang penting kesejahteraan seimbang, mereka mau ditempatkan di mana pun,” kata Supriyono.

Persoalan kesejahteraan juga menimpa GTT yang sudah mendapat surat penugasan mengajar

dan menerima honor. Supriyono mengatakan, bupati memang membayar honor GTT sesuai dijanjikan. “Tapi sangat tidak layak. Guru yang mendapat honor Rp 350 ribu kurang lebih 30 persen. Yang dibayar Rp 700 ribu sekitar 60 persen. Yang mendapat Rp 1,4 juta sekitar 10 persen,” ata Supriyono.

PGRI Jember mendesak agar tak ada perbedaan. “Distandarisasi, tidak usah masa kerja, gaji pokok Rp 1 juta. Lalu baru ditambah (honor sesuai) masa kerja, per tahun dikasih berapa, sehingga jelas,” kata Supriyono.

 

Sumber :

https://pitchengine.com/danuaji/9999/12/31/no-headline/002518289542394003803