Struktur Politik dan Fungsi Politik

September 27, 2020 by Tidak ada Komentar

Struktur Politik dan Fungsi Politik

politik

  •       1.Pengertian Dan Definisi

Struktur politik berasal dari dua kata yaitu, struktur dan politik.Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara.Jadi secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Untuk itu struktur politik selalu berkenan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Menurut Muhtar Afandi, kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain.

Dari pandapat tersebut diatas, terlihat bahwa kekuasaan merupakan focus dari inti politik. Sedangkan politik sendiri memiliki focus utama adalah keputusan (Morton R. Davis). Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan berlakunya.

  1. Struktur Politik

Struktur Politik adalah pelembagaan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu.Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoriratif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik ia merupakan hal pokok seperti energy dalam konsep ilmu alam (Bertrand Russel). Kekuasaan adalah sebuah kappasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (authority) Hak (right), dan kekuasaan (force, naked power).

Menurut Almond dan Powwel Jr.

Struktur politik dapat dibedakan dalam system, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur system merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (maintain or change) struktur politik, dan secara khusus struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam system politik.

  1. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu.

            Obyek sasaran dari sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif).

            Lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan dan  pengembangan nilai, norma, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas. Lembaga ini adalah meliputi antara lain, Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya.

  1. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

            Tujuan yang hendak dicapai dari rekruitmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/Desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.

            Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi obyek dalam rekruitmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain setiap WNI, baik pria mapun wanita dengan tampa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain-lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekruitmen politik diseluruh tingkatan (hirarki) atau struktur politik yang ada.

  •   Mekanisme Rekruitmen Politik.

Mekanisme dalam melaksanakan rekruitmen politik ini dapat dibagi dalam beberapa

cara yaitu :

  1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu pola rekruitmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik (political right) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pola rekruitmen ini dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan untuk menghasilkan pemimpinan politik diseluruh tingkatan (hirarki) pemerintahan negara dalam arti yang luas (Legislatif dan  Eksekutif). Masa Jabatan pemimpin politik dalam negara adalah hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 periode masa jabatan (UUD 1945) amandemen.

  1. Fit and Propertest

Pola rekruitmen yang dilakukan oleh legislative (DPR) melalui mekanisme Fit and Propertest (uji kelayakan dan kepatutan) adalah khusus ditujukan untuk memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu. Lembaga tertentu yang dimaksud adalah lembaga tinggi negara, dan lembaga yang memiliki otoritas yang luas dan besar bagi kesejahtraan rakyat. Contohnya, BPK, MA, TNI, BUMN, Duta Besar dan lainnya.

  1. Seleksi CPNS

Pola rekruitmen ini adalah pola yang dilakukan oleh Institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI. Semua peraturan mengenai pelaksanaan test penerimaan CPNS ditetapkan oleh MENPAN RI, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil rekruitmen ini ditujukan untuk mengisi formasi (lowongan) yang ada dalam Birokrasi pemerintahan NKRI. Fungsinya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap selama kinerja dan perilakunya tidak melanggar peraturan kepegawaian negara.

  1. Komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik
  2. Artikulasi Kepentingan. Merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini rakyat menyatakankepentingan-kepentingannya yang dikehendaki dari sistem politik,kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga atau pemerintah melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama orang lain dan juga memiliki kepentingan yang sama, atau seperti dalam sistem politik tradisional, kadang-kadang mengatakan kepentingan pada pejabat pemerintah.
  3. Agregasi Kepentingan. Merupakan proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu.

Struktur Politik Formal

      Eksekutif

Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan. Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik, yang mempunyai banyak nama dan title. Beberapa eksekutif disebut sebagai presiden, tetapi berbeda dalam hal kekuasaan yang mungkin mereka laksanakan dan fungsi-fungsi yang mereka tampilkan. Sementara yang lainnya, disebut sebagai perdana menteri. Eksekutif politik juga mempunyai nama kolektif seperti kabinet, dewan meneteri, politbiro, atau presidium.

      Legislatif

Dalam sistem politik-pemerintahan dewan perwakilan rakyat merupakan salah satu lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR di Indonesia adalah 560. Masa jabatan setiap anggota DPR adalah 5 tahun. DPR mempunyai fungsi, legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

         DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

  1. Hak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  1. Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

  1. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

  • Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Yudikatif/ Lembaga Peradilan

Peradilan adalah salah suatu urusan di dalam rumah tangga negara yang teramat penting. Peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan – peraturan itu tak akan memberikan faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah – kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang – undang dan peraturan hukum lainnya. Karena itu harus ada pihak yang dengan keputusannya atas dasar undang – undang dapat memaksa orang mentaati segala peraturan negara, dan menjadi forum dimana penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan – persoalan tentang hak dan kewajibannya masing – masing menurut hukum.

         Kelembagaan peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal dan vertical.

  1. Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan pajak). Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi
  2. Susunan vertikal adalah susunan tingkat pertama, banding dan kasasi. Lingkungan badan peradilan untuk perkara – perkara sederhana yang berkaitan dengan sususan vertikal, yaitu yang berhubungan adanya banding ke pengadilan negri.

Seperti  perkara – perkara di bidang kekeluargaan seperti perceraian, hak pemeliharaan anak, pembagian kekayaan bersama, atau warisan. Untuk perkara perceraian dan hak pemeliharaan anak tidak perlu sampai tingkat kasasi, cukup sampai pemeriksaan tingkat banding.

Struktur Politik Informal

Dalam kehidupan demokratis, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur politik yang bersifat formal seperti yang telah dijelaskan di atas terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

         Struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan rnasalah tertentu yang berhubungan de­ngan kepentingan umum.

         Struktur politik yang bersifat informal terdiri dari partai politik dan organisasi politik diluar partai politik seperti media masa, kelompok-kelompok berbasis agama, LSM atau NGO dan asosiasi profesi lainnya.


Sumber : Belajar PKN Online